Mahfud Sentil Indeks Persepsi Korupsi, Kubu Prabowo Singgung Harun Masiku
Mahfud Md, calon wakil presiden ke-3 sekaligus koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan, memperkirakan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia berada di angka 3,4, turun, menurut dokumen yang ada di DPR. Politisi pendukung calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, mengkritik peran Mahfud yang mengejar buronan korupsi Harun Masiku. Kritik diri Anda sendiri karena dia di pemerintahan, kata Wakil Ketua Umum Partai Demokrat dan Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Benny K Harman kepada wartawan, Minggu (10/12/2023).
Senada dengan Benny, Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menilai pernyataan Mahfud sebagai penegasan bahwa Mahfud tidak memenuhi syarat sebagai penyelenggara politik, hukum, dan keamanan. Artinya dia sendiri mengaku tidak terpilih karena jabatannya sebagai menteri koordinator yang membidangi politik, hukum, dan keamanan, ujarnya.
Wakil Menteri Hukum dan Kerjasama TKN Prabowo-Gibran merujuk pada pernyataan Mahfud yang perannya berbeda dengan menteri yang membidangi Politik, Hukum, dan Keamanan. Namun Habiburokhman mempertanyakan peran Mahfud dalam memberantas korupsi.
Sebab, dia bisa segera turun tangan untuk menyelesaikan permasalahan hukum. Lalu kenapa dia tidak segera terlibat untuk mendorong pemberantasan korupsi?\" ujarnya.
Habiburokhman lantas angkat bicara soal buronan kasus korupsi Harun Masiku yang masih dicari KPK. Harun Masiku bisa masuk dan keluar Tanah Air, meski pengawasan merupakan bagian dari imigrasi sesuai pengaturan Mahfud sebagai koordinator politik, hukum, dan keamanan.
“Mungkin beliau bisa menjelaskan isu-isu yang menarik perhatian publik, seperti Harun Masiku misalnya. Bagaimana petugas penegak hukum keluar dan masuk melalui imigrasi? Kita tahu, Direktorat Jenderal Imigrasi bertanggung jawab kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan dikoordinasikan oleh Menteri Politik, Hukum, dan Keamanan, tambahnya. Mahfud menghadiri konferensi Laju Indonesia #GAMA2024 di Bekasi pada Sabtu (12/09). Mahfud mengatakan, IPK Indonesia terkini adalah 3,4. Kalau Anda mengira ini seperti tahun ajaran, kata Mahfud, maka Anda salah.
“Ada banyak korupsi di sini. Anda bertanya siapa orang ini? Jauh sekali dari penjara, itu pemimpin, kalau baca koran, apa indeks opini kita di dunia ini. “Pandangan kita sebagai pelajar, kalau siswa mendapat nilai 1 sampai 10, kita hanya mendapat 3,4, tidak ada yang melebihi 3,4,” kata Mahfud.
Mahfud mengatakan hal itu harus diperbaiki. Mahfud mengatakan dirinya dan Ganjar Pranowo hadir untuk menyelesaikan masalah ini.
Ditambahkannya, “Ada yang perlu diperbaiki, makanya kita hadir, Ganjar-Mahfud Md hadir untuk membenahi semua ini.”
Mahfud Md, calon wakil presiden ke-3 sekaligus koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan, memperkirakan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia berada di angka 3,4, turun, menurut dokumen yang ada di DPR. Politisi pendukung calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, mengkritik peran Mahfud yang mengejar buronan korupsi Harun Masiku. Kritik diri Anda sendiri karena dia di pemerintahan, kata Wakil Ketua Umum Partai Demokrat dan Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Benny K Harman kepada wartawan, Minggu (10/12/2023).
Senada dengan Benny, Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menilai pernyataan Mahfud sebagai penegasan bahwa Mahfud tidak memenuhi syarat sebagai penyelenggara politik, hukum, dan keamanan. Artinya dia sendiri mengaku tidak terpilih karena jabatannya sebagai menteri koordinator yang membidangi politik, hukum, dan keamanan, ujarnya.
Wakil Menteri Hukum dan Kerjasama TKN Prabowo-Gibran merujuk pada pernyataan Mahfud yang perannya berbeda dengan menteri yang membidangi Politik, Hukum, dan Keamanan. Namun Habiburokhman mempertanyakan peran Mahfud dalam memberantas korupsi.
Sebab, dia bisa segera turun tangan untuk menyelesaikan permasalahan hukum. Lalu kenapa dia tidak segera terlibat untuk mendorong pemberantasan korupsi?\" ujarnya.
Habiburokhman lantas angkat bicara soal buronan kasus korupsi Harun Masiku yang masih dicari KPK. Harun Masiku bisa masuk dan keluar Tanah Air, meski pengawasan merupakan bagian dari imigrasi sesuai pengaturan Mahfud sebagai koordinator politik, hukum, dan keamanan.
“Mungkin beliau bisa menjelaskan isu-isu yang menarik perhatian publik, seperti Harun Masiku misalnya. Bagaimana petugas penegak hukum keluar dan masuk melalui imigrasi? Kita tahu, Direktorat Jenderal Imigrasi bertanggung jawab kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan dikoordinasikan oleh Menteri Politik, Hukum, dan Keamanan, tambahnya. Mahfud menghadiri konferensi Laju Indonesia #GAMA2024 di Bekasi pada Sabtu (12/09). Mahfud mengatakan, IPK Indonesia terkini adalah 3,4. Kalau Anda mengira ini seperti tahun ajaran, kata Mahfud, maka Anda salah.
“Ada banyak korupsi di sini. Anda bertanya siapa orang ini? Jauh sekali dari penjara, itu pemimpin, kalau baca koran, apa indeks opini kita di dunia ini. “Pandangan kita sebagai pelajar, kalau siswa mendapat nilai 1 sampai 10, kita hanya mendapat 3,4, tidak ada yang melebihi 3,4,” kata Mahfud.
Mahfud mengatakan hal itu harus diperbaiki. Mahfud mengatakan dirinya dan Ganjar Pranowo hadir untuk menyelesaikan masalah ini.
Ditambahkannya, “Ada yang perlu diperbaiki, makanya kita hadir, Ganjar-Mahfud Md hadir untuk membenahi semua ini.”
No comments: